Batam - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sangat mendorong pengembangan identitas kependudukan digital (IKD) agar lebih dahsyat lagi ketimbang yang ada saat ini. 

"IKD bakal menjadi single sign on dalam segenap urusan pelayanan publik. Dengan mengakses IKD, maka kita akan terkoneksi dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, perbankan, pajak, payment gateway, dan masih banyak lainnya. Itulah era satu data nasional sesungguhnya. Semuanya dilakukan melalui smartphone dalam genggaman tangan," jelas Mendagri Tito saat menyampaikan pengarahan pada Rakornas Dukcapil bertema "Peran IKD Mendukung Percepatan Transformasi Digital Untuk Pelayanan Publik, di Harmoni One Hotel & Convention Centre, Batam, Selasa (27/2/2024) malam.

Mendagri menjelaskan sejumlah hal yang akan difokuskan dalam aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk diketahui, SPBE ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023. 

Mendagri Tito mengatakan pemerintah berfokus pada 9 layanan prioritas yang salah satunya IKD. "Perpres ini isinya membangun kemampuan untuk implementasi di govtech dan fokus integrasi layanan. Tentu tidak semua akan segera tercapai. Kita fokus di 9 layanan prioritas."

Pertama identitas digital dasar, KTP dalam wujud digital. "Targetnya ke depan dari Pak Presiden tak ada lagi cetak-cetak KTP, semua cukup pakai IKD yang nanti akan bisa dibawa di HP masing-masing. Namun, bagi masyarakat yang belum punya HP, tetap KTP cetak bisa digunakan," kata Tito.

Layanan lain yang akan difokuskan dalam SPBE adalah platform pertukaran data. Menteri Tito mengatakan selama ini kementerian dan lembaga sudah memiliki data lengkap, tapi belum optimal pemanfaatannya.

"Data exchange, karena selama ini setiap kementerian lembaga kaya data, namun tak bertukar maka manfaatnya belum optimal untuk masyarakat," katanya.

Mendagri mengatakan, layanan pembayaran digital dimaksimalkan. Ia menilai, hampir semua kementerian sudah menggunakan layanan tersebut.

"Kemudian pelayanan publik portal Satu Data Indonesia, sehingga portal layanan tak lagi sektoral per kementerian tapi berdasarkan kebutuhan. IKD berperan menjadi basis dari semua layanan tersebut," kata Mendagri.

IKD sudah terintegrasi dengan aplikasi SatuSehat, dan seterusnya diintegrasikan dengan program Presisi Polri. "Ini harus kita raih sampai akhir Juni 2024 sudah terselesaikan. Kemudian kita lanjutkan hingga September 2024 implementasinya sudah dinikmati privat sector."

Tito Karnavian mengatakan, kalau 9 layanan sudah didigitalkan, ini dampaknya akan sangat besar sekali. "Pemerintahan akan berjalan lebih efisien, masyarakat dibuat lebih mudah mengakses semua urusan pelayanan publik."

Untuk itu, Mendagri Tito Karnavian mengajak seluruh jajaran Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota mencari berbagai terobosan untuk mengejar target cakupan IKD sebesar 30 persen dari penduduk wajib KTP.

"Saat ini yang aktivasi IKD sudah mencapai 8.209.757 jiwa. Jangan berhenti mengajak masyarakat mengaktifkan IKD, kegunaannya sangat banyak."