Batam - Rakornas Dukcapil tak hanya melahirkan rekomendasi namun juga melakukan tindak lanjut yang nyata atas rekomendasi tersebut. 

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menjelaskan, pihaknya terus menindaklanjuti hasil-hasil rekomendasi dari Rakornas Dukcapil Tahun 2023 di Palembang, pada Oktober tahun lalu.

Secara lebih terperinci Dirjen Teguh menjelaskan sejumlah hal sebagai berikut. Pertama, tindak lanjut terkait rekomendasi dimunculkannya kembali anggaran APBN untuk mendukung layanan administrasi kependudukan di daerah. 

"Pak Mendagri telah menyampaikan surat permintaan dukungan APBN untuk layanan Adminduk kepada Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan," kata Dirjen Teguh Setyabudi saat menyampaikan laporan pada Rakornas Dukcapil bertema "Peran IKD Mendukung Percepatan Transformasi Digital Untuk Pelayanan Publik, di Harmoni One Hotel & Convention Centre, Batam, Selasa (27/2/2024) malam.

Kemudian yang kedua, terkait usulan diangkatnya SDM non PNS, Mendagri telah mengirim surat kepada Menpan RB untuk mohon perhatian lebih lanjut.

Ketiga, terkait perekaman dan pencetakan KTP-el, Ditjen Dukcapil terus menurunkan tim untuk membantu Dinas Dukcapil mempercepat layanan di sejumlah daerah, wabil khusus perekaman dan pencetakan KTP-el. "Kami memberi dukungan berupa SDM, perangkat, blangko KTP-el, dan jaringan."

Keempat, tentang ketersediaan blangko KTP-el: Selama 2023, telah dilaksanakan pengadaan dan pendistribusian sebanyak 26.011.119 keping blangko KTP-el.

Selanjutnya, kelima perihal penguatan keamanan data kependudukan. "Dalam hal ini Ditjen Dukcapil terus berkolaborasi dengan BSSN, Kemenkominfo dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan penguatan dan jaminan sistem keamanan data kependudukan," jelas Dirjen Teguh.

Terakhir tentang dukungan Pemilu dan Pilkada 2024. Teguh menjelaskan, seluruh jajaran Dukcapil bahu membahu mendukung suksesnya Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 melalui penyediaan data kependudukan yang akurat, layanan rekam dan cetak KTP-el terutama bagi pemilih pemula. "Seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota bahkan membuka layanan hari libur/tanggal merah jelang Pemilu/Pilkada dan saat hari H pencoblosan."