Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan se Kalimantan Barat Tahun 2020


112

Pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan telah diamanatkan dalam Pasal 58 Ayat 4 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bahwa dalam implementasi pemanfaatan data kependudukan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi baru dipenghujung Tahun 2019 berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan se Kalimantan Barat dibuka secara resmi oleh Bupati Sintang (Bapak dr. H. Jarot Winarno, M.Med.Ph) dan dilanjutkan dengan paparan (tiga) orang narasumber, yaitu Deddy Rizaldi AL. S. Kom. (Kasi Lembaga Pengguna Non Pemerintah Sub Direktorat Layanan Teknis Data Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri), Surianata, S.Pd. (Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat), dan Drs. H. Syarif Muhammad Taufik, M.Si. (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sintang).

Maksud dilaksanakannya Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan se Kalimantan Barat Tahun 2020 adalah dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Program kerja dan Kegiatan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan di Kalimantan Barat. Sedangkan yang menjadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan program kerja dan kegiatan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang dilaksanakan oleh Provinsi dan kabupaten/kota se Kalimantan Barat dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Tahun 2019 untuk Provinsi Kalimantan Barat adalah 13 PKS (29,55 %) sedangkan Kabupaten/Kota adalah 115 PKS (22,73 %).  Dari 115 PKS di Kabupaten/Kota yang sudah operasional pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh OPD melalui system DWH berjumlah 4 PKS (3,48 %). Tidak tercapainya target kinerja ini disebabkan permasalahan penyediaan Jaringan tertutup.  Untuk itu akan dikeluarkan surat Gubernur Kalimantan Barat kepada Bupati/Walikota agar memerintahkan Kepala Dinas yang menangani urusan komunikasi dan informasi untuk memfasilitasi penyedian jaringan komunikasi data berbasis tertutup.

Target Kinerja pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Tahun 2020 sebesar 50 % yaitu 22 PKS Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan 253 PKS Tingkat Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, dengan rincian sebagai berikut :

  • Sambas : 20 PKS
  • Mempawah : 15 PKS
  • Sanggau : 21 PKS
  • Ketapang : 24 PKS
  • Sintang : 20 PKS
  • Kapuas Hulu : 23 PKS
  • Bengkayang : 20 PKS
  • Landak : 17 PKS
  • Sekadau : 16 PKS
  • Melawi : 19 PKS
  • Kayong Utara : 14 PKS
  • Kubu Raya : 17 PKS
  • Kota Pontianak : 15 PKS
  • Kota Singkawang : 14 PKS

Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan se Kalimantan Barat Tahun 2020 dilaksanakan selama 1 Hari, yaitu pada Hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 bertempat di My Home Hotel TDC Jl Lintas Melawi Komplek Golden Square Belakang Gedung, Ladang Kec. Sintang Kab. Sintang. Peserta yang hadir dalam kegiatan berjumlah 65 orang, terdiri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar 5 Orang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 60 Orang.