"Kerjasama ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem single identity number, Jadi data kependudukan tunggal yang dapat digunakan untuk semua keperluan termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,"

-Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) serta 11 perusahaan jasa keuangan. Kerjasama itu terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan KTP Elektronik. Selasa, (15/1/2019).

Penandatanganan kerja sama itu dilakukan oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh bersama pimpinan APJII dan pimpinan perusahaan jasa keuangan dan perbankan, yang disaksikan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo. Beberapa lembaga tersebut di antaranya PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk,PT Avrist Assurance,Bank Woori Saudara, PT JTrust Dlympindo Multi Finance,  PT China Life Insurance Indonesia, Suzuki Finance lndonesia, Bank Index Selindo, PT China Life Insurance Indonesia, dan PT Asuransi Jiwa Inhealth lndonesia.

Menurut Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh "Per 15 Januari 2019 sudah ada tambahan 14 lembaga yang telah bekerja sama dengan Kementerian terkait hal ini. Total telah ada sebanyak 1.169 lembaga di berbagai bidang telah menjalin kerja sama," katanya. Zudan juga mengatakan kerja sama ini diharapkan juga bisa mendukung program pemerintah mengenai kebijakan satu data atau "one single identity"."Dengan adanya kerja sama ini diharapkan juga mengurangi potensi adanya penipuan. Saya pastikan bahwa lembaga bapak ibu bisa terhindar dari risiko operasional akibat fraud atau penipuan yang memanfaatkan KTP elektronik palsu," paparnya.

Ketua Umum APJII Jamalul Izza menjelaskan, lewat kerjasama ini diharapkan setiap asosiasi dan perusahaan akan mendapat banyak manfaat serta kemudahan. "Termasuk dalam proses verifikasi identitas nasabah, sehingga memudahkan dalam hal permintaan atau pembukaan produk layanan bagi nasabah baru," tuturnya pada kesempatan serupa.Direktur Utama Bank Panin Dubai Syariah Bratha Widjaja menambahkan, pemanfaatan NIK dan KTP Elektronik ini memiliki nilai strategis. "Dari data tersebut kita bisa dapat data valid calon nasabah secara cepat," katanya. Sementara itu, Direktur Suzuki Finance Indonesia Hendry Y Setiabudi memandang proses verifikasi data nasabah, melalui pemanfaatan data kependudukan, NIK dan KTP elektronik akan menjadi bagian dari pengendalian risiko yang semakin penting. (ad)