Gubernur Kalimantan Barat Kalbar H. Sutarmidji,S.H., M.Hum, Menerima Audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar dan Dinas Dukcapil Provinsi Kalbar

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H. Sutarmidji,S.H., M.Hum,. Menerima Audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Tenny Calveni Soriton, S.Sos, MM. dan Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Dukcapil Provinsi Kalbar, Mariaty, SH., MT, bertempat di Ruang Kerja Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (27/01/2021).

Tujuan pertemuan ini guna membackup data dalam menyusun program-program untuk percepatan kesejahteraan keluarga, dan juga penangangan stunting yang lebih fokus dan terarah.

Dalam wawancaranya, Gubernur Kalbar mengatakan program-program yang dibuat pemerintah harus berdasarkan data yang valid termasuk pendataan keluarga yang dianggap penting dalam menyusun program kesejahteraan keluarga.

“Program atau kegiatan ini nantinya bisa berpengaruh kepada ekonomi keluarga, kesehatan, akses kependidikan kemudian kemampuan pembiayaan keluarga dan sebagainya, banyak aspek kalau saya lihat sehingga penting untuk menyukseskan ini,” ungkap Gubernur Kalbar.

Dia menegaskan kartu keluarga ini kedepannya harus selaras dengan jumlah data penduduk sehingga program akan berjalan dengan baik, cepat dan sesuai dengan arah program.

“Kalau data salah berarti bisa saja program satu instansi dengan instansi lain tidak nyambung, walaupun sebenarnya membutuhkan data yang sama, jika data tidak valid maka program tidak valid karena adanya perbedaan-perbedaan indikator-indikator itu,” tegasnya.

Gubernur Kalbar meminta masyarakat Kalbar untuk memberikan data keluarga dengan benar agar semua bisa ditangani dengan baik, bahkan data keluarga bisa dipakai sebagai bahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang membuat bantuan sosial lebih terarah.

“Kalau menurut saya pemerintah jangan lagi melakukan data-data lain, DTKS ini penting sehingga nanti bantuan-bantuan sosial yang berhak itu sudah terarah, kalau sekarangkan tidak jelas datanya ini,” jelas H. Sutarmidji.

“DTKS itu jumlahnya ada tapi masih ada beberapa persen yang tidak terarah, dengan data keluarga ini saya yakin itu bisa digunakan indikatornya, jadi penting seluruh masyarakat berikan data keluarga anda dengan benar supaya yang menjadi hak-hak bisa terealisasi dengan baik,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar mengatakan sesuai arahan Gubernur Kalbar kedepannya BKKBN bisa berkolaborasi dengan baik bersama dinas terkait dalam pendataan dan menentukan program-program kebijakan untuk Kalbar.
.
“Arahan beliau agar kita betul-betul melaksanakan pendataan ini sebaik-baiknya melibatkan semua instrumen yang ada, untuk bisa menghasilkan data yang valid, karena data ini bisa digunakan untuk pemberian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” jelas Tenny C. Soriton.
.
Dia berharap data ini bisa menjadi penanggulangan daerah-daerah yang terpapar stunting, dengan data yang valid dapat menentukan langkah-langkah dalam mencegah stunting.
.
“Kita akan menjadi koordinator untuk penanggulangan stunting sehingga data ini sangat dibutuhkan, untuk bagaimana kedepannya menjadi bahan kita untuk menyusun program-program bersama dengan mitra-mitra atau dinas kesehatan, maupun lembaga yang membutuhkan data ini,” ungkapnya.

Scroll to Up