Image ALt

Pontianak - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada lampiran huruf  L bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota angka 4 menyatakan tugas daerah adalah penyusunan profil […]

Baca selengkapnya ›
Image ALt

Pontianak - Sebagai Implementasi Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat berkewajiban untuk mendorong penggunaan data kependudukan untuk semua […]

Baca selengkapnya ›
Image ALt

JAKARTA - Komisioner KPU Viryan  memberikan klarifikasi atas merebaknya isu yang menuding bahwa Kementerian Dalam Negeri memasukkan WNA ke dalam DPT Pemilu 2019. Ia mengkonfirmasi bahwa hal tersebut tidaklah benar. "Pernyataan bahwa jutaan WNA atau TKA masuk dalam DPT itu tidak benar, saya berkali-kali […]

Baca selengkapnya ›
Image ALt

Jakarta - Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyatakan tidak benar pencantuman kolom kepercayaan bagi Penghayat Kepercayaan di KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) bakal menghilangkan agama yang sudah diakui oleh negara. Pernyataan ini sekaligus mengklarifikasi isu miring bahwa dengan mengakui penghayat […]

Baca selengkapnya ›
Image ALt

Putussibau - Dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan di Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data […]

Baca selengkapnya ›