Jakarta - Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Kemendagri dan Kemenlu sudah semakin baik. Data tersebut akan menjadi dasar bagi KPU untuk menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah melalui proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit). 

Beberapa tahun terakhir, Kemendagri dan Kemenlu telah menjalin kerjasama untuk mendata WNI yang ada di luar negeri. Saat ini, kantor perwakilan RI di luar negeri sudah mulai mengakses data kependudukan Kemendagri melalui Sistem Informasi Administrari Kependudukan (SIAK) yang dimiliki Ditjen Dukcapil. 

Hal ini semakin memudahkan kerja KPU untuk melakukan validasi data pemilih, baik untuk keperluan Pilkada 2018 maupun Pilpres 2019. 

Semakin baiknya data pemilih ini diyakini Ketua KPU Arief Budiman akan mengurangi potensi konflik, terutama terkait validasi data pemilih. 

“Kalau dulu masing-masing lembaga punya data sendiri-sendiri, baik KPU, BPS, maupun Kemendagri, dan datanya berbeda-beda. Sekarang, sistem sudah terintegrasi, bahkan KPU sudah diberi akses untuk bisa masuk ke server Kemendagri, sehingga realtime perubahan data bisa dilakukan”, jelas Arief Budiman optimis. 

Demikian juga terkait selisih data pemilih. Terkait selisih data pemilih ini pada Pemilu dan Pilkada sebelum kerap menjadi masalah. 

“Pada Pilkada 2017 selisih hanya 1 jutaan atau 1,2 persen. Data sempurna itu sulit, karena ada yang meninggal, menjadi anggota TNI Polri. Namun target selisih di bawah setengah persen”, jelas Arief. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo menjelaskan DP4 ini bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh kemendagri. Dinas Dukcapil kabupaten/kota akan terus melakukan perekaman dan pemutakhiran data penduduk sesuai dengan data terbaru. 

“Data pemilih dari pusat ini akan diteruskan ke kabupaten/kota hingga PPS untuk dimutakhirkan dengan kondisi nyata di lapangan, hingga nanti menjadi DPT”, ungkap Hadi Prabowo saat menyerahkan DP4 Pilpres 2019 mewakili Mendagri di Jakarta, Jum’at (15/12/2017).

Kesempatan yang sama, Wakil Menlu Abdurrahman Mohammad Fachir menyatakan akan berusaha memastikan aspirasi WNI di luar negeri dapat tersalurkan dalam pemilu 2019. 

Kemenlu bekerjasama dengan Kemendagri, Imigrasi, dan BNPTKI, sehingga akhir tahun ini ditargetkan data base luar negeri bisa terintegrasi.

“Data WNI di luar negeri akan diintegrasikan dengan aplikasi online dengan aplikasi lembaga lain. Kemenlu akan melakukan berbagai upaya bersama semua perwakilan di luar negeri untuk mendukung tahapan Pemilu 2019,” pungkasnya.