
Jakarta - Untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di kabupaten/kota berjalan dengan baik, provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki peran yang sangat penting. Terlebih, beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan agar pelayanan Adminduk […]
Baca selengkapnya ›
Jakarta – Mei mendatang, semua nomor seluler prabayar dipastikan bersih dari nomor-nomor fiktif atau nomor yang didaftarkan bukan dengan NIK dan nomor KK pemiliknya. Hal ini untuk memastikan setiap tindak kejahatan melalui kartu prabayar dapat dihindari dan diantisipasi. “Kita […]
Baca selengkapnya ›
Implementasi Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 Pasal 11 yang menyatakan bahwa Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-eloleh lembaga pengguna tingkat kabupaten/Kota wajib menggunakan aplikasi data warehouse yang dibangun oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Adapun Bupati/Walikota melaporkan hasil pengendalian, pengawasan […]
Baca selengkapnya ›
Jakarta – Lagi-lagi, berita hoax terkait data kependudukan kembali beredar luas di masyarakat, terutama media sosial. Kali ini, beredar hoax bahwa ada 72 juta data KTP-el yang kosong atau hilang.Mendagri Tjahjo Kumolo langsung angkat bicara menanggapi hal itu."Terkait dengan hoax yang beredar, saya perlu […]
Baca selengkapnya ›
Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 telah melaksanakan Pertemuan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Teknis Tingkat SKPD Bidang Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2019 Provinsi […]
Baca selengkapnya ›
Komentar Terbaru