Selamat Datang

Selamat datang di website Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat

Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bagian dari unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Penjabaran lebih lanjut PERDA Nomor 10 Tahun 2008 dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang memuat pula tugas pokok dan fungsi Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Baca Selengkapnya...

Statistik Kependudukan

Grafik Jumlah Penduduk Kalimantan Barat



Baca statistik selengkapnya...

Berita Kependudukan

  • 36 Jam Pasca Kebakaran, Dinas Dukcapil Landak Kembali Layani Warga

    Musibah kebakaran yang melanda kantor Dinas Dukcapil Kab. Landak pada Jumat (01/4/2016) pukul 18.00 WIB lalu, melahirkan simpati banyak kalangan terutama jajaran Dukcapil seluruh Indonesia. Ucapan belasungkawa dan duka pun berdatangan.
    Baca Selengkapnya...


  • Kantor Dukcapil Landak Terbakar

    Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Landak yang berada di Jalan Pangeran Sanca Natakusuma, Desa Raja, Kecamatan Ngabang ludes terbakar. Saat kejadian, kantor dalam keadaan kosong.
    Baca Selengkapnya...


  • Artikel Kependudukan

    • KTP Elektronik (e-KTP)

      Prosedur Penggantian e-KTP yang Hilang Fisik e-KTP yang sudah diterimakan kepada penduduk dan kemudian hilang, proses penggantiannya dilakukan melalui pelayanan e-KTP secara reguler. Untuk itu yang bersangkutan tidak diperbolehkan merekam kembali, karena perekaman e-KTP hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Penggantian e-KTP Yang Salah Data Penerbitan e-KTP Bagi Penduduk Yang Pindah Datang Verifikasi Sidik Jari dalam Penyerahan e-KTP

      Baca Selengkapnya...
    • Cara Perbaiki KTP, KK yang Salah

      Adapun persyaratan yang dilengkapi yakni Surat penetapan pengadilan, surat pengantar RT, dan KK lama. Untuk perbaikannya KK tersebut dapat dilakukan di kecamatan dimana yang bersangkutan berdomisili, dan tidak dikenakan biaya.

      Baca Selengkapnya...
    • 10 Syarat Membuat Akta Perkawinan

      PERKAWINAN yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan berdasarkan agama, paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan menurut agama.

      Baca Selengkapnya...
    • E-KTP dan NPWP Akan Diselaraskan Tahun 2013

      Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengatakan, pada 2013 pihaknya akan menyelaraskan kartu tanda pengenal elektronik (e-KTP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) guna memudahkan sosialisasi sadar pajak.

      Baca Selengkapnya...
    • Tentang Administrasi Kependudukan

      Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.

      Baca Selengkapnya...

    Pencarian

    x

    Produk Hukum

    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015
    Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 - Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

    Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 472.11/2304/SJ
    Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 472.11/2304/SJ Tanggal : 6 Mei 2013 Perihal : Tindaklanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 Ditujukan kepada: Bupati/Walikota.

    Surat Edaran Mendagri No. 471.13/1826/SJ
    Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/1826/SJ Perihal : Pemanfaatan e-KTP dengan Menggunakan Card Reader.

    Semua Produk Hukum

    Pengaduan